Jadi capres, Jokowi tinggalkan 'bom waktu' untuk Ahok - Update Pemilu 2014

Merdeka.com - Direktur Eksekutif The Cyrus Network, Hasan Nasbi Batupahat menyayangkan keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) untuk maju menjadi calon presiden (capres) dari PDI Perjuangan. Menurut dia, Jokowi dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak dapat dipisahkan dalam memimpin pemerintahan di Jakarta.

Menurut, mantan tim sukses 'Jakarta Baru' ini program yang dicanangkan Jokowi - Ahok mengenai 'Jakarta Baru', tidak akan terwujud apabila Jokowi terpilih menjadi presiden pada pemilihan presiden tahun ini.

"Jokowi maju jadi presiden seperti meninggalkan 'bom waktu; buatAhok (Basuki). Dia (Jokowi) ngomong, 'Ahok, gue maju jadi presiden, tenang saja nanti lo gue back up dari istana' Seharusnya tidak seperti itu," ujar Hasan di Jakarta, Jumat (28/3).

Menurut Hasan, tagline 'Jakarta Baru' yang dimiliki Ahok tidak akan bisa dikalahkan dengan tagline PDI Perjuangan yaitu 'Indonesia Hebat'. Walaupun, nantinya Jokowi terpilih menjadi presiden danAhok maju sebagai gubernur DKI Jakarta, maka fungsi legitimasi Jakarta terancam.

Pasalnya, peran legitimasi pemerintahan Jakarta Baru dikuasai oleh Jokowi. Sedangkan Ahokhanya berperan sebagai eksekutor dan membereskan birokrasi.

"Jakarta Baru terancam kehilangan legitimasi, sementara Indonesia Hebat tidak memiliki eksekutor sekuat Ahok, maka tagline PDI Perjuangan itu terancam tidak akan terealisasi," kata dia.

Menurut dia, alasan Jokowi maju sebagai calon presiden lantaran ingin mempermudah hubungan pemerintah pusat dan Pemprov DKI yang selama ini terhambat dalam normalisasi 13 sungai besar di Jakarta tidak bisa diterima masyarakat.

Selain itu, lanjut dia, Ahok yang menjadi kandidat calon wakil presiden ataupun menteri dalam negeri sesuai keinginan mantan bupati Belitung Timur ini juga membuat kekosongan kepemimpinan di Jakarta. Untuk itu, Hasan menegaskan apabila Jokowi dan Ahok sama-sama pergi meninggalkan Jakarta, maka Pilkada DKI tahun 2015 berpeluang untuk diselenggarakan kembali.

"Daripada bertaruh mending mulai Pilkada 2015, dan Jakarta Baru dipimpin pemimpin baru. Upaya ini jadi win-win solution. Selain itu, pilpres yang akan datang juga akan dilakukan pada 2019, tidak terlalu jauh dengan masa bakti gubernur DKI," pungkas dia.