Lolosnya pasangan BerKah ini ditandai dengan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memenangkan gugatan pasangan calon yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan beberapa partai non-kursi. Selain itu, diputuskan, pada Pilgub Jawa Timur 2013, pasangan BerKah mendapat nomor urut empat.
Tak hanya itu saja, dalam sidang terakhir di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya di Jalan Raya Juanda, Sidoarjo, Jumat siang tadi (2/8), pimpinan sidang, Hakim Tri Cahya Indra Permana mengabulkan pencabutan gugatan tim BerKah, meski salah satu tim kuasa hukum pihak penggugat intervensi memprotes keputusan sidang.
Pihak penggugat intervensi itu adalah, pasangan calon via independen Eggi Sudjana-M Sihat yang diwakili kuasa hukumnya, yaitu Asnan Ashari, dengan alasan pihak BerKah tidak bisa serta merta mencabut gugatannya ketika kebutuhan politinya sudah dipenuhi oleh DKPP.
"DKPP dalam hal ini, telah melampaui batas kewenangannya. Khofifah tidak bisa seenaknya mencabut gugatannya ketika kebutuhannya sudah terpenuhi. Pada intinya klien kami mendukung agar Khofifah bisa ikut dalam Pilgub, tapi harus sesuai aturan, jadi dia sidang ini harus tetap di turuskan," keluh dia usai persidangan mesi keputusan sudah diketok.
Seamentara Soekarwo dikonfirmasi terkait keputusan ini meminta semua pihak agar mematuhi keputusan DKPP, KPU RI dan PTUN Surabaya. "Saya meminta pada semuanya untuk mematuhi undang-undang. Jangan ada satupun Parpol pendukung menggugat keputusan ini. Tidak ada masalah, kita akan bertarung secara jujur. Ini bukan kompetisi kalah menang, tapi kompetisi mencari simpati dukungan," kata Soekarwo usai menghadiri acara buka bersama PWI Jawa Timur serta anak yatim dan kaum duafa di Gedung PWI Jawa Timur di Jalan Taman Apsari Surabaya, Jumat sore.
Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo ini juga menegaskan, agar sebisa mungkin Pilgub Jawa Timur bisa digelar sesuai jadwal. "Yang penting, bagaimana jadwal Pilgub jangan diganggu, 29 Agustus nanti tetap jalan dan tidak ada penundaan," tegasnya.
Demokrasi itu tidak boleh emosional dan harus sejuk, kata dia, demokrasi harus berbanding lurus dengan ketaatan hukum. "Jadi sudahlah, kami hanya mengimbau yang ingin mengambil langkah hukum, terima saja," pungkasnya.
Sementara itu, di tempat terpisah Ketua DPP PKB, Muamir Muin Syam saat dihubungi, kepada merdeka.com mengatakan, seluruh upaya hukum yang dilakukan warga negara demi keadilan harus diapresiasi dan didukung. "Tentu upaya hukum yang dilandasi spirit kejujuran dan melalui jalan yang benar sesuai perundangan," katanya.
Katanya, PKB berkomitmen secara sungguh-sungguh menjunjung supremasi hukum dan membangun demokrasi yang sehat dan berjiwa serta dilandasi spirit kejujuran. "Demokrasi tanpa kejujuran adalah dusta. Dan ciri demokrasi yang sehat adalah bukan yang mengganggu atau menjegal calon lain dengan segala cara," tegas mantan tangan kanan Gus Dur (KH Abdurahman Wahid) itu.
Dan, masih menurut dia, kalau masih ada yang berupaya menjegal munculnya calon pemimpin lain, itu adalah prilaku anti demokrasi. "Dan berarti calon pemimpin yang diganjal itu, merupakan sosok yang hebat dan ditakuti," tandas dia menyindir.
Merdeka dot kom
0 komentar
Posts a comment